Para wanita di seluruh Prancis menggelar aksi turun ke jalan untuk memprotes rencana pemerintah dalam mengubah masa dan umur pensiun, sembari memperingati Hari Perempuan Internasional. Para pekerja memutuskan tetap mogok kerja di beberapa sektor seperti transportasi.
Menteri Transportasi Clement Baune mengatakan kepada stasiun televisi LCI, gangguan lalu lintas akan berlanjut hingga Jumat (10/3/2023). Sejumlah pekerja listrik sengaja memutuskan aliran listrik pada Selasa (7/3/2023) dan Rabu (8/3/2023) sehingga pemerintah murka.
Juru bicara pemerintah Olivier Veran menyebut, aksi tersebut ilegal dan tidak bisa dianggap unjuk rasa. Ia juga mengutuk aksi vandalisme yang terjadi saat unjuk rasa Selasa lalu.
Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Prancis mengimbau perusahaan-perusahaan penerbangan agar membatalkan 30 persen penerbangan pada 9 dan 10 Maret karena banyak pegawai bandara yang mengikuti aksi mogok kerja sehingga mengganggu lalu lintas penerbangan, kata surat kabar Le Figaro.
Le Figaro juga melaporkan, senator Partai Republik Stephane Le Rudulier mengkritik budaya mogok di Prancis dengan mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap sektor energi yang membuat di mengajukan rancangan undang-undang untuk membatasi hak mogok di kilang minyak.
Demonstrasi seluruh penjuru negeri digelar di Paris dan kota-kota lain untuk keenam kalinya pada Selasa sejak Januari ketika rencana menaikkan umur pensiun itu memicu masyarakat marah saat diumumkan tahun lalu.
Serikat-serikat pekerja berencana kembali unjuk rasa pada 11 dan 15 Maret. Serikat pekerja perkeretaapian Prancis (SNCF) dan operator transportasi wilayah Parisian (RATP) memutuskan untuk memperpanjang mogok kerja hingga Rabu.
Pekerja kilang minyak juga memperpanjang mogok kerja sehingga menghentikan pengiriman minyak ke berbagai pombensin. Kaum muda akan berkumpul Kamis ini, sedangkan serikat pekerja meminta Presiden Emmanuel Macron segera menerima mereka.
Rencana reformasi yang membuat masyarakat itu, diantaranya menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 pada 2030 dan mewajibkan masa kerja 43 tahun sebelum bisa pensiun.
