Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menyampaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya transportasi menjadi penyumbang terbesar bagi inflasi Indonesia.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia sepanjang 2022 mengalami inflasi sebesar 5,51%.
“Penyumbang inflasi yang terbesar ya salah satunya adalah bahan bakar dan transportasi, bahkan transportasi sampai Desember tahun lalu itu inflasinya 15,3%, ini memang tidak main-main kalau misalnya kebijakan ini (reformasi subsidi energi) dilakukan memang ada eksesnya terhadap inflasi,” tutur Abra dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (9/1/2023).
Menurut Abra, jika inflasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi, maka hal itu akan berdampak pada beberapa sektor yang ujungnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, menurutnya diperlukan upaya untuk meredam dampak inflasi agar tidak meluas.
“Nah dengan wacana pembatasan distribusi BBM subsidi yang sebelumnya berdasarkan kriteria kendaraan roda empat dilarang ataupun CC itu menurut kami masih punya celah bahwa ini masih akan terjadi kebocoran,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya juga masih terdapat ruang bagi konsumen untuk mengakali sebuah sistem yang dibuat. Karena itu, ia mengusulkan agar pemberian subsidi langsung ke individu atau rumah tangga berdasarkan kriteria kemampuan masyarakat.
“Nah memang ini cukup rumit komplek bagaimana mempersiapkan data ini jadi momentum perbaikan kebijakan subsidi di sektor yang lain. Jadi gak bisa kita buta parsial di sektor energi di sektor pangan dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) berharap rencana untuk melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sesuai dengan kriteria dapat segera diimplementasikan dalam waktu dekat.
Hal tersebut menyusul revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk juga petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasan yang diproyeksikan dapat tuntas pada Januari – Februari tahun ini.
“Saya kira memang multi aspek yang harus dipertimbangkan. Sehingga revisi Perpres harus menunggu di check ulang, secara materi, secara substansi apa yang diatur di situ. Itu sudah kita diskusikan dengan stakeholder. Harapan kita sih Januari Februari ini sudah bisa terbit,” kata Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman kepada CNBC Indonesia dalam kesempatan yang sama.
Menurut Saleh, saat ini proses revisi Perpres sendiri secara substansi telah selesai. Namun demikian, pihaknya saat ini masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo untuk segera mengimplementasikan aturan tersebut.
“Jadi secara substansi sudah clear, tapi kan tentu Presiden punya pertimbangan tersendiri dengan berbagai aspek. Sehingga bagusnya kita tunggu Perpresnya terbit itu saja yang bisa saya respon,” kata dia.
 Abra Talattov menyampaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya transportasi menjadi penyumbang terbesar bagi inflasi Indonesia.){kind=link}