7.8 C
London
Sunday, April 2, 2023
HomeCrimeKomisi Antikorupsi Malaysia Tahan Mantan PM Malaysia Muhyiddin

Komisi Antikorupsi Malaysia Tahan Mantan PM Malaysia Muhyiddin

Date:

Related stories

WHO Pecat Salah Satu Direkturnya yang Dituduh Rasis

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memecat pejabat puncaknya di...

Miliki 2.400 Perusahaan Startup, Airlangga Optimistis Indonesia Kuasai Ekonomi Digital di ASEAN

JAKARTA, duniafintech.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat saat ini Indonesia...

Peristiwa Langka, Media Afghanistan Tayangkan Seluruh Pembicara Perempuan

Siaran media Afghanistan Tolo News menayangkan panel yang semuanya perempuan di...

Fokus di Konsumsi, Ekonomi Digital RI Tertinggal Jauh dari India

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ekonomi digital...

Indonesia Tegaskan Dukung Palestina

Dunia tidak boleh mengabaikan dan menerapkan standar ganda terkait...
spot_imgspot_img

Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) memastikan telah menahan mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin terkait dugaan korupsi Program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa (Jana Wibawa).

MACC dalam keterangan tertulis dikeluarkan di Putrajaya, Kamis, menyebutkan penahanan terhadap PM Malaysia ke-8 tersebut dilakukan pada pukul 13.00 waktu setempat di Markas MACC Putrajaya setelah menyelesaikan proses penyelidikan akhir terkait kasus Jana Wibawa dan isu-isu terkait.

Dalam keterangan tersebut MACC juga menyebutkan telah mendapat izin untuk melakukan tuntutan dari Kejaksaan Agung untuk mendakwa Muhyiddin di Pengadilan Kuala Lumpur pada Jumat (10/3/2023).

Muhyiddin yang juga merupakan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) akan menghadapi sejumlah dakwaan sesuai Pasal 23 Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia (ASPRM) 2009 dan Pasal 4(1)b Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Hasil Dari Kegiatan Ilegal (AMLATFPUAA) 2001.

Jika terbukti bersalah, Pasal 24 UU ASPRM menetapkan hukuman penjara tidak lebih dari 20 tahun dan denda tidak kurang dari lima kali lipat dari jumlah atau nilai suap atau RM10.000 menurut mana yang lebih tinggi. Sedangkan pada bagian 4(1)(a) AMLATFPUAA juga menetapkan denda maksimal RM5 juta dan penjara tidak lebih dari lima tahun atau keduanya, jika terbukti bersalah.

Mantan PM Malaysia itu membenarkan bahwa MACC telah dipanggil untuk bersaksi tentang Jana Wibawa sebagai saksi dan bukan tersangka pada 18 Februari lalu.

Namun, sehari kemudian, MACC mengonfirmasi bahwa Muhyiddin, yang juga Anggota Parlemen Pagoh, termasuk di antara tersangka yang diselidiki terkait kasus tersebut dan penyelidikan terhadap dirinya masih berlangsung.

Jana Wibawa dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dan merupakan kelanjutan dari Program Pembinaan Kontraktor Konstruksi Bumiputera Kompeten yang telah dimulai sejak 1993. Implementasinya disetujui oleh Kabinet pada 13 November 2020 saat pemerintahan dipimpin oleh Muhyiddin.

Subscribe

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

- Browse free from up to 5 devices at once

Latest stories

spot_img